4 Kelompok Masyarakat Non Papua Ini Membuktikan, Tidak Semua dari Mereka Menolak untuk Papua Merdeka

Sudah terlambat bagi negara ini membangun    nasionalisme Indonesia untuk orang Papua. Sudah terlambat pula Indonesia meyakinkan  orang Papua bawah negara ini milik bersama.  Saat ini generasi mudah Papua telah mengetahui wajah asli negara ini dari topeng yang membalut wajah Indonesia sejak puluhan tahun silam.

Perjuangan kemerdekaan Papua telah melangkah maju dari posisi sebelumnya. Saat ini Papua di bawah payung United Liberation Movement for West Papu (ULMWP) telah menjadi observer dalam sebuah organisasi regional di wilayah pasifik. Bukan mustahil, sebentar lagi Papua akan menjadi anggota penuh dalam forum beranggotakan lima negara Melanesia itu.

Perjuangan kemerdekaan Papua melalui jalur Pasifik, akan memberi jalan yang pasti untuk Papua merdeka. Selain itu, dukungan dari forum gereja pasifik dan berbagai organisasi pemerintah maupun non pemerintah dari berbagai negara terus bertambah. Meningkatnya dukungan seperti ini sudah pasti membuat negara ini panik.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kemajuan perjuangan kemerdekaan Papua merupakan sebuah ancaman besar bagi negara ini.

Beberapa tahun belakangan negara ini mulai menyadari pentingnya hubungan Indonesia dengan negara-negara  di wilayah Pasifik. Indonesia mulai membuka mata dan mendekati negara-negara pasifik.

Sebelum dan sesudah ULMWP diterima sebagai anggota Obeserver di MSG. Indonesia melakukan pendekatan ekstra terhadap negara-negara Pasifik. Perdekatan ini dapat dilihat dari kunjungan menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi, kunjungan Jokowi, dan Menko Polhukam Luhut B Panjaitan.

Negara ini betingkah maju dan beruang diwilayah pasifik. Padahal utang luar negeri Indonesia tahun ini  mencapai Rp 4.234 Triliun. Bukan hanya itu masyarakatnya menangis di pinggiran jalan demi sesuap nasi. Rasanya bagi Indonesia persolan internal bukanlah ukuran untuk tampil mewah dihadapan negara-negara Pasifik khususnya Melanesia. Saat ini bagi Indonesia lebih penting mengorbankan ratusan miliyar untuk berdiplomasi ke wilayah itu, dari pada melunasi utang negara yang terus melonjak. 

Hal ini dapat dilihat dari tindakan Indonesia beberapa tahun lalu. Dengan dalil membantu pembangunan Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group (MSG)  Indonesia memberikan dana sebesar USD $ 500.000. Bantuan itu diberikan langsung kepada PM  Fiji  Frank Bainimarama yang saat itu menjabat sebagai ketua MSG  periode 2011-2013.

 

Sayangnya, masyarakat di negara-negara itu telah mengetahui siapa Indonesia dan bagaimana sikabnya. Sehingga setiap kunjungan selalu saja dihadapakan pada aksi protes yang membuat para pemimpin di wilayah itu mati langkah.

Pada taggal 28 Februari 2015 menteri luar negeri Retno L.P.Marsudi mengunjugi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Saat berkunjung Indonesia mengeluarkan miliyaran rupiah untuk menutupi dukungan negara-negara Melanesia terhadap perjuangan kemerdekaan Papua. Kunjungan menteri luar negeri ini pun diprotes oleh  masyarakat sipil Solomon. Berikut seperti di kutip jubi.com dari Solomon Star.

“Kita tidak punya apa-apa terhadap kunjungan ini tetapi kami mau pemerintah mengangkat isu Papua Barat ketika menlu Indonesia tiba di sini,” kata juru bicara Kepulauan Salomon Untuk West Papua  Ronie.

Selain itu  presiden Jokowi yang benjung ke PNG pada bulan Maret 2015 disambut aksi protes dari masyrakat PNG. Dalam kunjungan itu Indonesia dan PNG membahas peningkatan perhatian terhadap  batas-batas wilayah kedua negara.

Selain membahas masalah keamanan di perbatas kedua negara. Masyarakat PNG menilai Indonesia menggunakan  berjuta rupiah untuk melemahkan dukungan PNG terhadap perjungan rakayat Papua untuk bergabung dalam negara-negara  anggota MSG. Berikut kutipannya dari Jubi.com.

“Kami tahu diplomasi 20 Miliar rupiah yang diberikan oleh menteri luar negeri Indonesia. Sekarang Presiden Indonesia datang menjelang pertemuan Melanesia tanggal 21 Mei nanti untuk memaksakan keberuntungannya,” kata Kenn Mondiai, Direktur PwM. Selasa (12/5/2015).

Pada tahun yang sama Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan berupa uang dan barang kepada  korban  bencana angin topan di Vanuatu senilai US$2 juta. Sayangnya dalam kondisi bencana pun masyarakat Vanuatu tidak berhenti melontarkan protes atas tingkah Indonesia yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Berikut saya kutip dari kompas 7/4/15.

"Stiker Bantuan Indonesia untuk Vanuatu Disobek"

Dari proses panjang perjuangan Papua melalui jalur Pasifik. Setiap kunjungan Indonesia hampir tidak perna luput dari  protes masyarakat sipil di negara-negara itu. Hasilnya, dari kelima negara Melanesia. Indonesia  memfokuskan pendekatannya ke negara Fiji dan PNG. Belum puas dengan aksi protes tersebut. Saat ini  Indonesia mengutus Menko Polhukam. Dalam kunjungan  kali ini Luhut mengaku membawa surat  dari presiden Jokowi kepada Perdana Menteri (PM) Fiji. Berikut seperti dimuat Antaranews.com

"Saya juga membawa surat Presiden Joko Widodo untuk Perdana Menteri Fiji J.V.Bainimarama.

Selain itu kata dia (Menko Polhukam) dalam kunjungan kali ini juga sekaligus memberikan bantuan kepada Fiji sebesar  lima juta dolar Amerika  untuk proses rehabilitasi  dari badai tropis Winston yang menimpa Fiji belum lama ini. Bukan hanya itu Indonesia juga turut mengirim  TNI AD  untuk mempercepat proses rehabilitasi.

"Di atas kemiskinan rakyatnya dan utang luar negeri  yang mencapai Rp 4.234 Triliun. Negara yang selalu berlaku pintar ini mengeluarkan sekian rupiah untuk mengahadapi  orang Papua yang bodok dan terbelakangan.

Apa Saja Hasil Yang Dicapai Indonesia?

Sejak awal perjungan Papua melalui Pasifik khususnya negara-negara Melanesia. Dari kelim anggota negara Melanesia. Papua New Guinea dan Fiji menunjukan kedekatan mereka pada  pemerintah Indonesia. Saat ini Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan sedang berda di Fiji dan selanjutnya akan berkunjung ke PNG. Hal ini menunjukan  kedua negara ini berada di dalam genggaman Indonesia.

Indonesia berhasil merebut dukungan pemerintah Fiji dan PNG dalam kubu MSG untuk perjungan kemerdekan Papua. Sementara Vanuatu, Solomon dan Kanaki berada di pihak  para pejuang Papua (ULMWP).

Keberpihakan itu bisa dilhat dari kunjungan Menko Polhukan di kedua negara tersebut. Kedatangan Luhut disambut hangat oleh  perdana menteri Fiji. Selain itu Kubuabola sebagai PM Fiji menunjukan niatnya untuk mendukung Indonesia dari anggota asosiasi menjadi anggota penuh di MSG.

"Dalam pertemuan tersebut Menteri Kubuabola mengatakan niat pemerintah Fiji untuk mengusulkan agar status Indonesia di MSG dapat ditingkatkan dari anggota asosiasi menjadi anggota penuh, yang akan memperkuat posisi Indonesia di kelompok negara-negara Melanesia tersebut. Antaranews.com (1/4/2016)"

Dukungan itu baru datang dari PM  Fiji. Bukan tidak mungkin besok pemerintah PNG  juga turut mendukung Indonesia menjadi anggota penuh di MSG. Persoalan yang akan lahir dari proses ini, negara-negara anggota MSG akan terbagi. Indonesia secara perlahan akan menghancurkan ikatan kekeluargaan di dalam tubuh MSG.

 "Perlu diketahu sejak Indonesia menjadi anggota asosiasi sampai dengan Mei 2015. Indonesia telah melakukan kerjasama teknis untuk peningkatan kapasitas dengan negara anggota MSG sebanyak 130 program yang diikuti oleh 583 peserta"

Bagaimana Dengan Hasil yang Dicapai ULMWP?

Satu tahun lalu semua organisasi  perjuangan kemerdekaan rakyat Papua  bersatu di bawa payung ULWP. Merek (masyarakat Papua) menyatukan pandangan dan  pendapat  untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Hasil dari bergabungnya rakyat Papua ini membuat ULMWP di terima sebagai aggota Observer di dalam organisasi regional negara-negara Melanesia.

Seperti yang disinggung di atas dari kelima negara anggota MSG,Vanuatu, Solomon,dan Kanaki  selama ini memperlihatkan dukungannya dalam perjungan kemerdekan Papua. Dari ketiga negara ini  Vanuatu  tidak dapat di ragukan lagi. Hal ini karena negara itu merupakan satu-satunya negara di bumi ini yang medukung kemerdekaan Papua secara resmi. Vanuatu tetap memegang amanah dari pendiri negara Vanuatu pastor Walter Lini  yang bertekad untuk terus berjuang membebaskan bangsa Melanesia dari penjajahan.

“Vanuatu is not free until all Melanesia is free"

Selain itu PM Solomon, Hon Manasye Sogavare di masa kepemimpinannya memperlihatkan dukungan dan perhatiannya untuk  Papua. Hal ini tercermin dalam pidatonya pada    KTT MSG Ke- 20 maupun dalam sidang majelis umum PBB Ke-70 pada tahun 2015 lalu. Di PBB Sogavare berpidato mengenai perlunya penyelesaian dan tinjauan masalah Ham di Papua Barat.

Sebelumnya dalam KKT MSG ia juga turut mendorong ULMWP menjadi anggota observer. Dalam kesempatan itu ia perna menyampaikan. Dukungannya bukan karena keinginan seorang menteri tetapi keingingan rakyat Solomon. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan saya hanya meneruskan mandat rakyat kepulauan Solomon, yang memilih saya menjadi perdana menteri.

“Ini bukan semata-mata kehendak seorang perdana menteri. Ini kehendak rakyat Kepulauan Solomon, yang memilih saya sebagai pemimpin mereka. Ini mandat rakyat Kepulauan Solomon,” (Jubi.com)

Sejak ULMWP  diterima sebagai anggota observer di MSG. Organisasi ini  terus melebarkan sayap diplomasinya di wilayah pasifik. Sejak awal sepak terjangnya mulai membuahkan hasil . Misalnya  Dalam KTT ke-46  Pacific Islands Forum (PIF) yang berlangsung  pada  7 – 11 September 2015 di Port Moresby.  Pelanggaran HAM di Papua Barat menjadi salah satu agenda yang harus di bahas dalam forum tersebut.

Bukan hanya itu di wilayah Pasifik persekutuan gereja-gereja dan organisasi non pemerintah turut mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Dukungan yang terus bertambah akan mendongkrak  posisi ULWP dalam MSG untuk seposisi dengan Indonesia yang saat ini berstatus sebagai anggota Asosiasi. Bahkan beberpa tahun lagi organisasi penyambung lidah rakyat Papua itu, akan menjadi anggota penuh di MSG

Suka tidak suka beberapa tahun kedepan Papua akan menjadi anggota penuh di MSG. Posisi itu akan  mempermudah Papua untuk  menjadi  anggota Forum kepulauan Pasifik.

Selain itu keanggotaan penuh ULWP di MSG merupakan jalan awal menuju kemerdekaan rakyat Papua. Hal ini karena secara kelembagaan, MSG dilindungi oleh PBB berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia”. yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988. Forum ini  telah sah sebagai badan resmi PBB di bawah Pacific Islands Forum (PIF) .

Setelah masuknya Papua sebagai anggota penuh di MSG. Melalui  ULMWP  Papua akan bergabung dalam Forum pasifik dan selanjutnya akan membuka jalan bagi rakyat Papua untuk membawa tuntutan rakyat Papua ke tingkat PBB untuk mendapatka kemerdekaan penuh, Referendum, atau  mendesak Komite Dekolonisasi PBB untuk mengembalikan Papua Barat dalam daftar dekolonisasinya. Selanjutnya, di berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Dari proses yang di rancang ULMWP ini  memperlihatkan. Generasi Pejuang Papua saat ini tidak  dapat di bujuk dengan iming-imingan negara yang sejak puluhan tahun digunakan oleh Indonesia.

"Apakah akan terbukti perkataan negara semala ini yang selalu melihat orang Papua bodok, terbelakang, dan  tertinggal . Bisa jadi senjata makan tuan. Orang Papua akan berjuang melawan negara yang pintar ini dengan kedewasaan, pengetahuaan, dan strategi yang terpelajar"

Apa masalah yang akan terjadi di Pasifik?

Kesadaran  Indonesia akan lemahnya diplomasi di wilayah pasifik membuat Indonesia terus menaikan tensi diplomasinya. Kita sepakat ULMWP menyadarkan  pemerintah Indonesia akan  lemahnya hubungan Indonesia dengan negara-negara pasifik. Berkat ULMWP saat ini  indonesia menempuh berbagai macam cara untuk merebut hati negara-negara di kawasan Pasifik. Dari barang sampai uang menjadi harga yang harus dibanyar.

"Seharusnya Indonesia berterimakasih kepada orang Papua, karena telah mengingatkan kelalaiannya yang selama ini selalu memandang orang Papua itu bodok dan tertinggal"

Kesadaran akan kelemahan mereka  membuat negara ini hadir sebagai serigala  berbulu domba di tengah  negara- negara pasifik. Langkah pertamanya pada tahun 2015 lalu negara ini mengaduh domba negara-negara Melanesia. Sebut saja PM Vanuatu yang tidak hadir saat KKT MSG ke20 karena  dilanda  masalah internal yang menyeret PM Vanuatu Monas Kalosil dan Joe Natuman yang notabanenya mendukung penuh perjuangan Papua merdeka.

Kasus  ini bisa di bilang masalah internal Vanuatu, tetapi bisa jadi  kasus itu permainan negara ini untuk melemahakan dukungan Papua dalam KTT  MSG waktu itu. Hal ini kita semua tahu waktu itu Vanuatu merupakan  salah satu negara yang vokal dan secara resmi mendukung Papua merdeka dan masih berlangsung sampai saat ini.

Selain itu seperti penjelasan awal. Kelima negara angota MSG sendiri  dari awal terbagi. Pemerintah  PNG dan Fiji lebih memihak Indonesia. Sedangkan Vanuatu, Solomon Island, dan Kanaki lebih memihak ke Papua. Ini artinya jika nanti  Vanuatu dan Solomon Island di aduh domba oleh negara ini dan kepemimpinannya beralih ketangan orang yang pro Indonesia, maka sudah pasti Indonesia akan menjadi anggota penuh di MSG. Setelah itu Indonesia  akan berjaya dalam Forum itu untuk menekan ULMWP yang menjadi penyambung lidah rakyat Papua.

Apa Solusi Bagi Rakyat Papua Khususnya ULWP ?

Rakyat Papua umumnya dan khusunya ULWP harus mengetahui tak-tik yang digunakan negara ini. Pendekatan pasti yang akan digunakan negara ini di wilayah Pasifik ada empat. Uang, barang, SDM, dan diplomasi.

Keempat poin ini sangat ampuh untuk melemahkan negara-negara di wilayah pasifik. Hal ini mengingat beberapa tahun terakhir negara-negara tersebut dilanda bencana alam. Selain itu  pengaruh pemanasan global  yang saat ini berdampak di wilayah pasifik, sehingga mengakibatkan naiknya air laut dan menenggelamkan beberapa pulau di Pasifik.

Kita juga  harus mengingat dalam KTT Ke-46  negara-negara Forum Kepulauan Pasifik membahas beberapa persoalan. Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi, dan pelanggaran HAM di Papua Barat. Poin-poin masalah ini, sasaran empuk bagi negara ini  untuk bertingkah  pahlawan kepada negara-negara Pasifik.

"Peningkatan  kepentingan Indonesia dengan upaya meringankan beban kebutuhan negara-negara pasifik merupakan metode utama negara ini"

Hal ini digunakan Indonesia karena negara ini tahu. Jika mengutamakan ancaman  maka  masalah yang akan tibul lebih rumit. Mengingat Forum-forum resmi di pasifik seperti MSG dan PIF berada langsung di bawa pengawasan PBB.

 Dari asumsi pribadi yang menganggap negara ini akan menggunakan empat pendekatan di wilyah Pasifik, sebagaiman yang di singung pada bagian atas  artikel ini. Saya akan berspekulasi untuk memberikan solusi yang  menurut anggapan pribadi dapat di manfaatkan untuk menangkal Indonesi.

Pertama pergerakan ULMWP di wilayah pasifik sejauh ini menurut saya sangat baik. Sangat baik sebab para pemimpin ULWP menggunakan metode diplomasi multiarah. Artinya mereka (ULMWP) berdiplomasi bukan hanya di kalangan Pemerintahan dan pejabat negara yang memangku kepentingan dan keputusan. Tetapi menyentuh hingga ke organisasi pemerintah dan non pemerintah. Seperti lembaga masyarakat, agama, akademisi, musisi, masyarakat awan dan lainya.

"Jika kita bandingkan  dengan metode  diplomasi yang digunkan Indonesia, maka negara ini hanya menggunakan diplomasi satu arah. Soalnya negara ini tidak lagi di percaya oleh rakyata Pasifik"

Diplomasi  yang digunakan Indonesia hanya menyentuh dikalangan para elit dalam pemerintahan. Memang benar para pemimpin negara-negara  pasifik memiliki tanggungjawab untuk membangun dan mengambil keputusan, tetapi semakian banyak masyarakat Pasifik yang paham dengan tangisan orang Papua .Semakin besar pulah  pertimbangan para pemimpin negara-negara di pasifik dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Papua Barat.

Dengan demikian poin ini dapat disimpulkan diplomasi multi arah yang di gunakan ULMWP sangat baik . Hanya butuh peningkatan dan perluasan. 

Kedua uang memang segalanya, tetapi kebenaran akan menang atas uang. Apapun masalahnya jika ULMWP berada di jalan yang di kehendaki rakyat Papua. Beberapa tahun kedepan Papua akan menjadi anggota tetap dalam kedua forum yang di singgung pada bagian atas artikel ini. Selanjutnya, akan mempernudah dan mempercepat pencapaian kemerdekaan Papua yang di perjuangkan.

Ketiga bukan tidak mungkin para anggota ULMWP akan menjadi sasaran empuk dari negara ini. Dalam artian, Indonesia  akan kembali menggunakan pendekatan klasiknya terhadap orang Papua. Uang, jabatan, dan kekayaan akan menghampiri mereka (pemimpin ULMWP). Dari empat tawaran itu jika tidak di respon, nyawa pulah yang akan menjadi taruhannya. Kita semu tahu kasus seperti ini dari  pembunuhan Theys, Mako Tabuni, Arnol Ap, Kellyk Kwalik, dan masih banyak lainya.

Dalam persoalan ini, saya yakin para senior yang memimpin  ULMWP lebih mengerti, lebih paham, dan lebih mengetahui sikab negara ini. Apa pun kondisinya, saya peracaya  Papua akan lepas secara damai. Hal ini akan menjadi jawaban dari anggapan Jakarta yang selalu menstikma orang Papua dengan, bodok, terbelangan, konsumtif, dan sebaginya.

Orang Papua tidak seperti yang di anggap Jakarta, bodok dan terbelakang. Hanya ruang untuk orang Papua berkembang sajalah yang  selalu ditutupi. Mari kita buktikan Papua akan merdeka dengan damai dan bermartabat. Bukan dengan peperangan.

KAKA-KAKA PENGURUS ULMWP KAMU BIKIN AHH.. BILAH PERLU KASIH MENANGIS ORANG SOMBONG TU !!!

 Setelah membaca artikel ini. Apa pendapat anda?