4 Kelompok Masyarakat Non Papua Ini Membuktikan, Tidak Semua dari Mereka Menolak untuk Papua Merdeka

Selamat tinggal Indonesia, mungkin kata ini tidak terlalu menyakitkan untuk menggambarkan situasi yang akan terjadi beberapa waktu lagi. Sekian puluh tahun kita bersama, ternyata kalian melupakan apa kata bapak proklamator negara ini dalam teks pidatonya "jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah)".

Pesan ini jika kita cermati, sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Papua sama sekali tidak pernah dipersoalkan negara ini. Pada waktu itu, yang disebut  dengan Indonesia itu dari Sabang sampai Ambonina. Hal ini merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah oleh negara ini.

Papua mulai diinvasi negara ini sesudah belasan tahun Indonesia merdeka. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 1961. Invasi ini adalah jalan terakhir dari kebuntuhan jalan yang dihadapi Indonesia dalam upaya menanam benih  kolonialisasi di Papua.

Seharusnya, fakta sejarah di atas tidak dilupakan begitu saja oleh negara ini. Melupakan sejarah berarti juga melanggar pesan dari bapak proklamator negara ini. Tindakan inilah yang akhirnya turut mengabulkan pesan berikutnya "Perjuanganku mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.  

Yah, karena para pemimpin setelahnya lupa akan sejarah yang semestinya tidak  dapat dilupakan begitu saja. Akibat dari ini pula, beberapa tokoh Papua sering berkata "kebenaran sejarahlah yang akan memerdekakan orang Papua".

Dari poin ini jika kita kaitkan lagi dengan kata Ir. Soekarno Jasmerah, mengapa para petinggi negara ini hanya mengingat perjuangan dan pengorbanan para pahlawannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan Irian Barat dari tangan Belanda. Mengapa mereka selalu identik dengan jargon NKRI harga mati.

Satu hal yang harus dipahami negara ini adalah apakah kata jasmerah itu mengacu pada perjuangan merebut kembali kemerdekan Indonesia dan IRIAN Barat dari tangan Belanda? Jika demikian, Pertanyaannya, apakah penyangkalan dan penolakan manusia dan wilayah Papua oleh  para petinggi negara ini di awal kemerdekaan Indonesia bukan sejarah?

Hati-hati, pendiri negara ini telah mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bukan jangan sekali-kali melupakan sejarah perjungan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan Irian Barat dari Belanda.

Sampai di mana perjungan Rakyat Papua?

Rakyat Papua telah mencari jalan untuk membangun kembali sejaranya. Pandangan Jakarta yang selalu melihat Papua dengan kacamata, tertinggal, terbelakang, dan bodok membuat rakayat Papua terus berjuang. Orang bodok selalu berusaha untuk mampu, sementara orang pintar santai dan bangga dengan kepintaranya sambil menstikma orang bodok. Bukankah begitu perbedaan orang bodok dan pintar? Jangan terlalu bangga bro.

Menanggapi semua itu,  kayaknya Indonesia baru bangun tidur. Kaget dengan kemajuan perjuangan Papua. Satu bulan lalu negara mulai memperkuat diplomasinya di wilayah pasifik melalui MENKOPOLHUKAM.  Rasanya, hasil yang di peroleh Indonesia tidak maksimal. Soal kunjungan ini pernah saya tulis  dalam  artkel di babawa ini.

Tidak maksimal, karena dalam pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP)  yang akan berlangsung pada  3-4 Mei di Inggris masih dihadiri bebepara petinggi negara di wilayah pasifik. Seperti Perdana Menteri Tonga dan  juga negara Vanuatu yang mengirim menteri pertahanannya untuk turut serta dalam pertemuan tersebut. Bukan hanya itu, rakyat Vanuatu pun turut menuntut ULMWP  untuk diterima sebagai anggota penuh dalam MSG.

Dukungan perjuangan kemerdekan Papua ditingkat Internasional saat ini sangat besar. Seperti di kutip tempo dari situs IPWP, dukungan Gerakan OPM saat ini terus meningkat menjadi 95 orang dari parlemen diberbagai negara.

"Berdasarkan situs IPWP, jumlah anggota parlemen yang mendukung gerakan OPM mencapai 95 orang dari sejumlah wilayah dan negara seperti Inggris, Australia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, Swiss, Ceko, Kanada, Amerika Serikat, Komite Eropa, Skotlandia, Finlandia, Samoa, Kepulauan Solomon dan Vanuatu"(m.tempo.co)

Bukan hanya itu, dalam  KTT Ke-20 MSG yang akan berlangsung awal Juni mendatang di PNG,  The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan diterima menjadi anggota penuh di MSG. Hal ini bisa kita lihat dari dukungan negara kepulauan Solomon, Vanuatu, New Caledonia, serta masyarakat sipil di wilayah kelima negara itu.

Selain itu juga, dapat kita ketahui dari perjungan KNPB dan berbagai oranisasi masyarakat Papua  yang terus bersuara mediasi rakyat Papua untuk mendorong ULMWP diterima sebagai anggota penuh di MSG.  Apa lagi, masyarakat di wilayah pasifik (Vanuatu) belum lama ini berdemo menuntut MSG untuk  mengeluarkan Indonesia  dari status asosiasinya di MSG saat ini.

Dalam KTT tersebut bukan tidak mungkin, organisasi penyambung lidah rakyat Papua itu akan menjadi anggota penuh di MSG dalam tahun ini.

 Kami rakyat Papua Akan Referendum

Sampai di sini jelas, kami rakyat Papua akan referendum untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri. Kami tidak membutuhkan campur tangan dari Jakarta. Apa lagi, menawarkan  penanganan yang hanya mencari sensasi, seperti dialog yang diajukan LIPI dan penyelesaian persoalan Ham yang belum lama ini digagas menkopolhukam dan jajarannya.

Anak sekolah dasar pun paham, semua tindakan itu hanya pengalihan isu untuk meredam desakan Internasional. Selain itu, tindakan seperti ini menunjukan kepanikan negara atas kemajuan perjuangan kemerdekaan Papua. Saat ini sudah terlambat bagi Jakarta untuk menggagas hal-hal semacam ini untuk rakyat Papua

Kami rakyat Papua telah bersama negara ini sema 54 tahun. Selam itu pula, negara ini tidak pernah bersedia menggelar referendum dan mengorbankan ribuan rakyat Papua yang tidak berdosa. Akibat dari konspirasi yang dimainkan negara ini bersama Amerika, juga turut mengorbankan masa depan orang Papua. Sederhananya, mana ada maling yang mau mengaku dirinya adalah maling.

Indonesia tidak perlu panik, karena referendum bagi rakyat Papua bukan hal baru yang akan terjadi di bumi ini.  Referendum juga mengajari negara ini tentang kedewasaan dalam menerapkan demokrasi. Selain itu,  untuk membuktikan klaim Indonesia selama ini " Papua terus bergejolak karena  masalah kesejahteraan". Dengan metode ini pula akan turut menjawab, apakah rakyat Papua ingin merdeka atau tidak.

Selain itu terlepasnya Papua melalui referendum,  juga turut mempermudah Jakarta mengatur Indonesia yang selama ini Jakarta selalu berceloteh "berjuta triliyunan rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk memajukan tanah Papua". Yah, kemerdekaan Papua juga turut mengurangi tanggungjawab negara ini dalam mengatur dan memajuka bangsanya.

Artinya kemerdekaan Papua turut mengurangi  tanggungjawab negara atas beban yang dipikul salama ini. Dengan demikian negara bisa menghemat dan memajukan Indonesia kearah yang lebih maju dan lebih baik tanpa orang Papua yang bodok dan terbelakang. Jadi  jika Rakyat Papua merdeka melalui referendum " Indonesia tidak perlu panik". Itu adalah hasil dari perbuatan Indonesia sendiri.

Biarlah orang bodok dan tertinggal hidup di atas tanahnya dengan segala keterbatasanya untuk mulai bersaing dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Hanya dengan begitu harkat dan bartabatnya akan tetap terjaga dan dihargai meskipun hidup dalam kemiskinan. Karena hal itu, lebih bermartabat dari pada kaya dan maju di atas tanah dan hasil kekayaan orang lain.