4 Kelompok Masyarakat Non Papua Ini Membuktikan, Tidak Semua dari Mereka Menolak untuk Papua Merdeka

Beberapa bulan terakhir isu Papua menuntut merdeka terus mendunia. Terutama melaui Referendum. Persoalan ini tidak sedikit meminta nyawa orang Papua. Pelanggaran HAM di Papua pun terus menjadi isu yang marak dibahas hingga ke forum Ham PBB. Berbagai negara terus menuntut Indonesia untuk membuka ruang bagi wartawan dan berbagai lembaga penggiat Ham untuk masuk ke Papua. Bukan hanya itu, mereka juga menuntut Indonesia mengakui dosa-dosanya di masa lalu.

Proses ini membawa Indonesia kepada satu titik dimana harus bersedia menerima pelapor khusus PBB bidang kesehatan untuk langsung ke Papua, belum lama ini. Dalam soal Ham di Papua, pada tahun 2016 lalu. Indonesia menerima 5 rekomendasi Ham dari PBB untuk penyelesaian Ham berat di Papua. Semua ini jelas, membuat Indonesia linglung mencari jalan keluar.

Indonesia mulai melakukan berbagai macam cara di dunia nyata maupun maya. Mulai dari pengawasan di dunia maya, polisi internet. Pemberlakuan UU IT dan memblokir habis situs-situs yang menyuarakan kekerasan negara di Papua.

Pelanggaran HAM berat di Papua yang didalamnya mencakup pembunuhan, penangkapan, dan penembakan oleh TNI /PORLI serta ancaman diskriminasi sampai dengan kebebasan perkumpul dan berserikat. Bukan hanya itu, informasi kekerasan negara wilayah Papua ditutup rapat-rapat. Hal semacam ini nampak ketika Indonesia melarang wartawan internasional, nasional, dan lokal  untuk mengekspos secara terbuka semua dosa negara di Papua.

Kondisi ini sangat tidak mengherankan karena kedewasaan demokrasi Indonesia masih seumur jagung. Ya, bangsa yang dewasa dan bermartabat adalah bangsa mau mengakui kesalahannya dan mampu mempertanggungjawabkan itu. Kedewasaan itu misalnya, kita lihat Inggris yang menyelenggarakan referendum bagi Skotlandia. Francis yang memberi referendum bagi New Kaledonia. Vatikan yang mengakui kesalahan gereja atas pembunuhan Galileo secara terbuka dan meminta maaf pada tahun 1992, meskipun pembunuhan ini juga akibat kelalaiannya sendiri dan masih banyak lagi.

Konteks Indonesia saat ini, sangat memalukan. Jangankan melaksanakan referendum bagi Papua. Diminta mengakui dosa-dosa masa lalu atas hilangnya ribuan nyawa rakyat Papua saja tidak bisa. Hal itu terlalu besar, kasus tembak mati 5 pelajar di Paniai saja sampai saat ini belum jelas penanganannya. Pertanyaannya, inikah Indonesia itu?  Entalah.

Berangkat dari penjelasan di atas, dalam artikel ini Dihai akan berbagi 6 Dosa Indonesia atas orang Papua sejak dulu sampai saat ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama.

1. Tanggal 1 Dsember 1961 Merupakan Dosa Awal Indonesia.

Soekarno mengatakan bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda di Irian Barat sebagaimana tertuang dalam Isi Trikora. Proses awal ini, sebenarnya sebagai akibat dari kebuntuhan jalan yang dialami Indonesia waktu itu. Indonesia tidak memiliki fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mengklaim Papua sebagai wilayahnya sehingga memilih jalan konfrontasi dengan Belanda di Papua.

Proses anekasai Papua hanya didasarkan atas kepentinggan politik. Soekarno yang berambisi mencapok Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan Papua mengunakan politik picik. Melanggar kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Berpihak kekomunis untuk  membeli persenjataan, memblokade segala aset milik Belanda di Indonesia dan menantang blok Barat dan sekutunya.

Perlu diketahui, selain di Papua Soekarno penah menginvasi Malaysia melalui Dwikora. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tetap di PBB. Otomatis membuat Soekarno marah dan keluar dari anggota tetap PBB secara resmi. Soekarno berpandangan negara Malaysia merupakan negara boneka buatan Inggris sehingga tidak layak untuk menjadi negara. Konteks ini sama dengan isi Trikora poin satu.

Dosa-dosa Indonesia seputar ini dapat kita ketahui dari buku Prof. Pieter J. Droogleve" Tindakan Pilihan Bebas". Laporan pengawas khusus PBB yang waktu itu berada di Papua untuk mengawasi jalannya PEPERA, Ortizans. Sang diplomat Bolivian itu dalam laporannya pada tahun 1969 mengaku kecewa dengan tindakan Indonesia atas Papua. Dan bahkan, para pendiri negara ini sejak awal tidak pernah memasukan Papua dalam NKRI. Waktu itu, yang disebut Indonesia itu dari Sabang sampai Ambonina

2. PEPERA Dilaksanakan dengan Cara Indonesia. Bukan dengan Cara Internasional.

Satu fakta sejarah yang tidak terbantahkan adalah Indonesia tidak pernah melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat dengan cara Internasional. Indonesia menyelenggarakan PEPERA melalui Dewan Musyawarah Pepera (DMP). Populasinya, diambil secara acak dari tiap kabupaten kota dengan jumlah 1025 orang dari total 800.000 jiwa hak memilih waktu itu. Mereka ini pun didik dalam penuh tekanan untuk tetap memilih Indonesia.

Dengan demikian jangan salah, Pengamat PBB yang waktu itu berada di Papua menyatakan kekecewaannya atas tindakan Indonesia terhadap orang Papua dalam sidang umum PBB 1969. Berikut salah satu penyataan yang Dihai kutip dari laporan Ortizans.

“… an act of free choice has taken place in West Irian accordance with Indonesia practice, … (paragraph 253, p. 70).

“… pelaksanaan pemilihan bebas telah dilaksanakan di Irian Barat sesuai dengan praktek Indonesia, …(paragraph 253, hal. 70).

Sumber: .andreasharsono.net/ PEPERA  di  Irian Barat 1969

Dari kutipan ini saja sudah jelas bahwa tindakan pilihan bebas atau PEPERA di Irian Barat dilaksanakan dengan cara Indonesia  dan  tidak pernah dilaksanakan dengan praktrek Internasional. Sayangnya, saat ini Indonesia dengan bangga mengatakan Pepera telah selesai melalui mekanisme internasional dengan lahirnya resolusi PBB  2504. 

Ini adalah dosa  terbesar kedua Indonesia, tapi sayang cepat atau lambat ini semua akan terungkap. Apapun yang dimulai dengan kecurangan akan berakhir dengan cara yang dicurangi karena buah mangga tidak pernah berbuah pisang. Apa yang Indonesia tanam, itupulah yang Indonesia akan tuai.

3.Menguras Kekayaan Alam Orang Papua dengan Menggendong Kapitalis

Papua itu bukan hanya kaya, tetapi juga unik dan menarik. Banyak hal yang sampai saat masih tersembunyi belum terekspos. Kalau kita uraikan satu persatu mungkin ruang artikel ini tidak akan cukup. Saat ini Indonesia yang menggendong kapitalis terus menguras alam serta manusia Papua.

Persoalan PT. Freeport Indonesia misalnya, ali-ali menantang ujungnya deal juga. Wong jelas Indonesia tidak bisa hidup tanpa negara-negara pemodal. Semua cerita ini lucu, awal pertikaian Dihai pernah menulis atikel:Negara Rajin Urus Freeport Tapi Lupa Pemiliknya Ujungnya, benar. Perusahaan Amerika yang juga merupakan pemain utama global dan pernah masuk jajaran perusahaan top multinasional versi majalah Forbes pada tahun 2010 itu, masih eksis di Papua sampai saat ini.

Awal kemerdekaan Indonesia. Pendiri negara ini yang notabenenya anti asing dan bersusah paya memperjuangkan Indonesia yang mampu berdiri di kaki sendiri (BERDIKARI) pun terpaksa harus menerima takdir menjadi tahan rumah rezim Soeharto yang bergelar pemimpin terkorup di dunia. Perusahan asing mulai merajai Indonesia, ketika rezim Suharto berkuasa. Salah satunya, FI yang kontrak karyanya berlangsung 2 tahun sebelum PEPERA.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil penyelidikan PBB, pada abad ke-20 Soeharto  adalah diktator paling korup sedunia

Seterusnya, disusul dengan perusahaan seperti, LNG Tanggu di Bintuni. Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke. PT. Sinar Mas, perusahaan sawit di Keerom dan masih banyak lagi. Satu fakta mengerikan saat ini seputar tanah Papua adalah penguasaan lahan oleh perusahaan asing. Perusahan-perusahan besar ini, menguasai lebih dari ratusan juta hektare tanah dan hutan di Papua.

Pada tahun 2012, tanah yang dikuasai sejumlah perusahaan di Papua maupun Papua Barat, mencapai 14.045.562 hektare. Coba anda kurangi angka tersebut dari  luas wilayah Papua secara keseluruhan, kemudian bagi lagi dengan jumlah orang asli Papua saat ini. Selain itu, 300 ribu hektare hutan Papua rusak tiap tahunnya. Itu baru data tahun 2012. Pertanyaannya, bagaimana dengan Papua saat ini?

Atas semua kekayaan tanah Papua yang terus dikuras negara. Indonesia dengan enaknya mengatakan dana untuk tanah Papua itu besar. Ini penipun yang sangat terselubung oleh Indonesia dan antek antek kampital.

4. Dari  Sekolah Dasar Sampai dengan Perguruan Tinggi di Papua Hanya Diajarkan Sejarah Papua Dari Sudut Pandang Indonesia.

Suatu kenyataan bahwa di Papua kita hanya diajarkan sejarah Indonesia mulai dari masa prasejarah. Kerajaan-kerajaan Indonesia seperti Samudra Pasai, Demak, Kediri, Taruma Negara, Banten, Sriwijaya, Singosasi, Kutai, Mataram, Majapahit dan penyebarannya. Perjuangan Indonesia mulai dari awal sampai dengan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan berlanjut sampai dengan orde baru dan reformasi. Sejarah Indonesia semacam ini telah mengakar di benak generasi mudah Papua sejak SD kelas V. Lembih anehnya lagi, upacara setiap Senin adalah hal yang paling wajib.

Sejarah bersaksi bahwa militer Indonesi menjadi kunci utama dalam mengamankan proses pencaplokan Papua dalam Indonesia. Kenyataan itu turut memunculkan beberapa pertanyaan. Mengapa PEPERA hanya diikuti oleh 1025 orang dari polukasi kira-kira 800.000 jiwa hak memilih. Mengapa ada operasi sadar pada 23 Maret 1966, Operasi Bratayudha Maret 1966-25 Juni 1968, Operasi Wibawa, operasi Prayudha 1,2, dan 3 sebelum dan saat PEPERA berlangsung? Mengapa Indonesia tampil seperti pahlawan setelah memproklamasikan Indonesia dari sabang sampai Ambonina?

Seharusnya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini diperjelas dalam mata pelajaran sejarah di Papua. Pemisahan sejarah antara Papua dan Indonesia ini untuk melihat secara jelas siap yang menyamar seperti malaikat tetapi berhati iblis.

Dosa Indonesia di poin ini sangat besar. Bayangkan, berapa ratus generasi Papua dan non Papua yang tersesat akibat fakta sejarah yang sengaja disembunyikan. Berapa generas Papua tidak tahu sistem kehidupan orang Papua di masa lalu. Kalau soal, kerajaan-kerajaan dan sistem perjungan Indonesia sudah pasti mereka pelajari secara rutin.

5. Melakukan Genosida Terselubung dan Sistematis di Papua.

Bukan rahasia lagi hari ini penduduk Papua menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri. Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa orang Papua akan punah pada tahun 2050 keatas. Proses genosida terselubung itu terus meminta nyawa orang Papua lagi dan lagi. Indonesia Pandai bersilat lidah mengolah fakta menjadi opini omongan kosong.

Di dunia internasional, Indonesia tampil sebagai pahlawan kemanusian. Kita lihat saja, Indonesia mati-matian mendukungan kemerdekaan Palestina. Bantahan pelanggaran Ham dalam sidang dewan komisi Ham PBB tahun 2016 lalu ketika ditantang tuju negara. Mereka mengleim mereka paling humanis dari pada negara lain dengan alasan telah meratifikasi lebih banyak intrumen Ham. Ketika ditanya negara luar seputar Ham Papua. Indonesia dengan santainya mengatakan, Papua baik-baik saja. Papua adalah masalah Internal Indonesia yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain.

Namun sayang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Indonesia tetap menerima 5 rekomendasi ham PBB  tahun lalu. Di tambah lagi dengan desakan yang membuat Indonesia harus mengizinkan pelopor khusus PBB langsung ke Papua.

Dan yang terbaru, saat Indonesia menyampaikan laporan HAM dalam negeri pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB pada 3-5 Mei 2017 di Jenewa. Terdapat 11 negara yang menanggapi situasi Ham di Papua. Negera-negara itu adalah Jerman, Austria, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Swiss, Inggris, dan Irlandia Utara, Belgia, Meksiko, Belanda, dan Norwegia.

Seiring berjalannya waktu poin ini akan menjadi dosa Indonesia yang berbalik mempermalukan Indonesia di forum resmi internasional. Senjata makan tuan, Indonesia akan menuai hasil dari dosa-dosa masa lalunya terhadap Orang Papua.

6. Mengadu Domba Orang Papua dan Membentuk Mindset Publik dengan Media

Sumber:cerewetjangkri/Barisan Merah Putih Papua

Satu proses politik yang tidak disadari orang Papua saat ini adalah membangun basis pro Indonesia di Papua secara masal yang mencangkup semua lini kehidupan orang Papua. Politik ini mulai nampak ketika rakyat Papua pro merdeka memperkuat basisi diplomasi di wilayah Pasifik. Indonesia dikritik habis-habisan di forum-forum internasional terkait situasi Ham Papua.

Lantas apa yang dijalankan Indonesia?

Pertama:

Pengangkatan Mayjen Joppye OnesimusWayangkau sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Kasuari di Kodam XVIII/Kasuari. Paulus Waterpauw naik jadi Polda Papua dan dimutasi menjadi Wakil Kepala (Waka) Badan Intel Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri, namun dipindahkan lagi menjadi Kapolda Sumatra Utara dan Kombes Johnny Edison sebagai pengawal pribadi Presiden. Selain itu, belum lama ini Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian menyebut sejak 2013 hingga 2017 sebanyak 1.500 putra asli Papua dilantik pada jenjang tamtama, bintara dan perwira TNI AD. Sementara itu, 70 Persen Putra Asli Papua Dididik Jadi Polisi.

Meski hanya asumsi, pengangkatan di atas ini terbilang laju dan hal yang wow...bagi saya. Sebelumnya, saya tidak pernah melihat anak asli Papua direkrut dalam jumlah seperti itu. Apa lagi menjabat sebagai Kapolda, Pangdam, dan Pengawal Presiden. Ini konyal dan hal baru kawan! Apakah ini merupakan bentuk perhatian negara? Tidak. Kawan, sistem sedang menggiring kita menuju sebuah permusuhan yang besar.

Ketika melihat situasi seperti ini, saya jadi teringat kata Arie Keriting, komika Indonesia. Kita di Indonesia Timur kalau soal fisik pasti kita yang diutamakan, padahal kita sering dipandang sebagai tempat dengan anggka tertinggi gisi buruk di Indonesia. Besok di Papua ketika TNI/PORLI diduki oleh orang asli Papua sendiri dan banyak adik-adik kita yang dipasang pada barisan depan. Disitulah  jargon lama, orang Papua makan orang Papua itu akan nampak kepermukaan.

Selain itu, siapasih yang tidak mengenal orang Papua? Orang Papua itu tidak sama dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang, jangankan pengkhianat, diri sendiri saja jika gagal dalam memperjuangkan bangsa dan negaranya. Ia akan bunuh diri. Orang Papua itu identik dengan ikatan kekeluargaannya sangat kuat.

Pertanyaannya apakah berani anda bunuh adik anda ketika ia berhadapan dengan anda?

Disinilah dilematis yang akan tampak ketika yang anda hadapi di jalan adalah saudara dan adik anda sendiri!

Inti dari proses ini adalah Indonesia memperkuat basis rakyat asli Papua pro Indonesia di dalam negeri, karena di luar negeri Indonesia banyak mendapat respon negatif terkai situasi Papua. Politik aduh domba lainya yang Indonesia gunakan adalah kebanyakan TNI/Polisi putra asli Papua yang berasal dari wilayah pesisir ditugaskan kedaerah gunung.

Yah, karena mereka tahu ketika polisi-polisi asli Papua dari Pantai ini melakukan sesuatu yang mengorbankan orang Papua Gunung dalam menjalankan tugas mereka sebagai keamanan maka besar kemungkinan orang Papua gunung akan menstikma itu dengan perbuatan orang Pantai. Padahal pelakunya hanya satu orang. Tidak percaya? Coba saja perhatikan, ketika satu orang gunung berbuat sesuatu yang jelek, maka orang Papua Pantai akan pukul rata itu dengan kata, itu perbuatan orang gunung. Begitu juga sebaliknya.

Mengapa hal itu terjadi?

Karena mereka tahu persoalan Papua gunung dan Papua Pantai merupakan luka lama yang terus dipelihara Indonesia. Selain itu, mereka tahu bahwa orang Papua itu cepat terpancing emosi dan tidak bisa melihat suatu persoalan secara objektif. Artinya, soal suku dan kekeluargaan masih kental dalam kehidupan orang Papua.

Mau salah atau benar kalau dia sapu keluarga, sa pu suku, atau sa pu marga maka sa akan membela dia mati-matian

Hal kecil-kecil seperti Itulah yang sering terjadi di Papua dan lama-kelamaan sikap dan tindakan kita yang semacam ini dimanfaatkan oleh si pengintai yang terus meminta nyawa orang Papua.

Kedua: 

Frans Kaisepo sebagai Pahlawan nasional diabdikan pada uang kertas Rp.10.000. Membentuk barisan merah putih di Papua. Membagi dan meracuni mindset masyarakat Papua dengan politik peca-belah antara Papua gunung dan Pantai yang juga terus bersarang dibenak gererasi muda Papua.

Bersamaan dengan itupulah informasi keterlibatan asing di Papua terus dibesar-besarkan melalu media ternama di negeri ini. Padahal mereka lupa, sejak awal Papua dianeksasi asing sudah terlibat di Papua. Akibat dari itupulah yang membuat masalah Papua terus menjadi kangker jinak yang bertubuh subur ditubuh negara yang berinisial NKRI.

Politik wajah pahlawan Frans Kaisepo pada uang Rp. 10.000 ini, terbilang sederhana tetapi mampu menarik simpat dan empat rakyat Papua terhadap Indonesia. Mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dari NKRI. Bukan hanya itu, mulai bermunculan media-media tandingan yang turut menyembuntikan fakta. Media-media ini hanya mengekspos hal-hal yang baik di Papua. Sedangkan  dosa negara yang tejadi di Papua mereka sembunyikan.

 Itulah politik.

Di akhir artikel ini, satu pernyataan saya kepada anda yang membaca artikel ngawur ini. Kawan semua itu terjadi di atas tahun 2012. Ketika isu Papua terus mendunia. Jika ada hal semacam ini dibawah tahun 2012, terutama yang berkaitan dengan dua poin di atas ini. Mohon tinggalkan sumbernya, agar Dihai pun lebih banyak belajar. Terimah kasih.

Sumber Bacaan:

[1]. Mongbay..co.id online edisi, 10/5/2012. Greenpeace : 300 Ribu Hektare Hutan Papua Rusak Tiap Tahun. Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.

[2]. Mongbay..co.id online edisi, 10/5/2012. Greenpeace : Perusahaan Kuasai 14 Juta Hektare Lahan dan Hutan Papua. Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.

[3]Kompaskom.com online edisi, 27/04/2017. Lapor Perkembangan HAM ke PBB, Indonesia Siap Dicecar 93 Negara Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.

[4.]Netralitas.com online edisi, 10/8 2016.70 Persen Putra Asli Papua Dididik Jadi Polisi. Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.

[5]tniad.mil.id online 15/4 2017.Sekitar 1.500 Putra Asli Papua Jadi TNI. Diakses pada 29/04/2017. Pukul 16.30.

[6] Tabloid Jubi online edisi 7/6/2017.11 negara tanya kemajuan penegakan HAM Papua di UPR-27, tidak gubris pembangunannya. Di akses pada, 29/04/2017/Pukul 16.20.